Bobby Nasution Siap Diperiksa KPK, Kasus Tambang Blok Medan, Bobby Nasution, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Joko Widodo, tengah menjadi sorotan publik setelah namanya disebut-sebut dalam kasus tambang ilegal di wilayah Blok Medan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan memanggil Bobby untuk memberikan keterangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini.
Lokasi tambang ini berada di wilayah yang seharusnya dilindungi dan tidak diperuntukkan untuk aktivitas penambangan. Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa tambang tersebut tetap beroperasi dengan diduga melibatkan oknum-oknum pemerintah setempat.
Nama Bobby Nasution kemudian muncul dalam penyelidikan awal KPK setelah ada dugaan bahwa ia memiliki keterkaitan dengan pihak yang mengoperasikan tambang ilegal tersebut. Sebagai wali kota, Bobby dinilai memiliki otoritas untuk mengawasi segala bentuk aktivitas di wilayahnya, termasuk kegiatan tambang.
Bobby Nasution sendiri dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, termasuk tambang di Blok Medan. Bahkan, Bobby menegaskan bahwa selama menjabat sebagai wali kota, ia selalu berupaya untuk menegakkan aturan dan melindungi kepentingan masyarakat. Menurut Bobby, semua izin yang diberikan kepada pihak manapun selalu melalui prosedur yang ketat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Namun, meski telah membantah, Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh KPK. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang harus transparan dan akuntabel. Ia juga menyatakan bahwa dirinya siap memberikan segala keterangan dan bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
“Sebagai pejabat publik, saya siap memberikan keterangan kepada KPK kapan saja.
Kasus ini tentu menjadi ujian bagi Bobby Nasution yang selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin muda dengan visi progresif untuk Kota Medan. Meskipun demikian, keterlibatannya dalam kasus ini, meski masih sebatas dugaan, dapat memberikan dampak terhadap citranya di mata publik. Banyak pihak yang berharap agar proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, sehingga kebenaran bisa terungkap.
Keadilan harus ditegakkan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
